HEADLINE NEWS

KPU Kabupaten Kuningan terus bergerak membangun sinergi dengan berbagai lembaga strategis. Setelah sebelumnya menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Perguruan Tinggi dan PGRI, kali ini dengan Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Kabupaten Kuningan. Penandatangan MoU KPU-PGM digelar di kantor KPU Kuningan, Selasa (8/12/2020). MoU ditandangani oleh Ketua KPU Kuningan Asep Z. Fauzi dan Ketua Umum PGM Kuningan Topic Offirstson, M.Si., M.Pd. Hadir dari unsur KPU seluruh jajaran Komisioner, Sekretaris dan Kasubbag. Sementara dari unsur PGM ada Sekretaris Umum PGM Idin Jamaludin, S.Ag. dan Pengurus PGM Bidang Keorganisasian Latif Muhtar, S.Pd.I. Ketua KPU Kuningan Asep Z Fauzi mengaku senang atas terbangunnya kesepahaman dengan PGM Kuningan. Menurutnya, sebagai organisasi profesi yang menaungi ratusan madrasah, ribuan guru dan puluhan ribu siswa madrasah PGM dinilai sangat strategis. Di bawah kepimpinan tokoh-tokoh muda energik dengan basis pendidikan agama yang kuat dia yakin PGM akan mampu mengedukasi masyarakat guna mendongkrak kualitas demokrasi di Kabupaten Kuningan. “Kami yakin, sinergitas KPU-PGM akan memberikan manfaat dan sumbangsih nyata dalam mendongkrak kuialitas demokrasi di Kabupaten Kuningan. Meski belum memasuki tahapan Pemilihan, namun proses edukasi demokrasi tidak boleh ditunda-tunda, harus dilakukan sejak dini untuk melahirkan pemilih cerdas dan bermartabat. Tidak hanya oleh kami, tapi harus dilakukan oleh semua elemen bangsa,” jelas Asfa sapaan Ketua KPU dalam sambutannya. Sementara Ketua PGM Topic Offirstson, M.Si., M.Pd. menjelaskan saat ini pihaknya sedang berupaya meningkatkan mutu madrasah di segala aspek. Menurutnya, sebagai lembaga pendidikan madrasah memiliki keunggulan karena berbasis kurikulum pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Pihaknya berharap, madrasah akan semakin unggul dan mendapat tempat di masyarakat seiring rencananya mengimplementasikan model demokrasi elektoral di sekolah. “MoU kami (PGM) dengan KPU hanya langkah awal. Insya Allah ke depan pemilihan OSIS di madrasah akan kami terapkan model demokrasi elektoral mengadopsi prosedur pemilihan seperti Pilpres atau Pilkada. Target kami dari madrasah akan lahir pionir demokrasi dan pemilih partisipatif yang mampu berkontribusi dalam memperkuat sistem dan budaya demokrasi yang baik di Kabupaten Kuningan”, jelas pria berkacamata ini usai menandatangai MoU. Dia menambahkan, sebagai tindak lanjut MoU dalam waktu dekat akan segera menyolisasikan hasil MoU ke jajaran stakeholder PGM. Sosilisasinya antara lain melalui kegiatan diskusi secara virtual. Hal ini dirasa penting agar para pihak di lingkup madrasah support terhadap niat baik PGM Kuningan dalam meningkatkan mutu madrasah. “Untuk langkah awal PGM dan KPU dalam waktu dekat akan menggelar webinar tentang peran madrasah dalam membangun kualitas demokrasi dengan sasaran Pembina OSIS dan Ketua OSIS MA/MTs se-Kab. Kuningan. Selanjutnya akan dibentuk Tim Perumus gabungan PGM-KPU yang bertugas menyusun buku panduan Pemilihan OSIS Serentak. Berikutnya akan kami bangun proses penguatan demokrasi berkelanjutan di tiap madrasah,” imbuhnya. (Tim Media Center KPU Kuningan)

KPU Kabupaten Kuningan berhasil meraih penghargaan keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi (KI) Jawa Barat. Penghargaan tersebut diterima untuk kategori Instansi Vertikal tingkat Kabupaten/Kota dengan kualifikasi “INFORMATIF”. Piagam Penghargaan dan Plakat diterima oleh Ketua KPU Kuningan Asep Z Fauzi di kantor Gubernur Jawa Barat, Rabu (3/12/2012). KPU Kab. Kuningan menerima penghargaan bersama 6 KPU Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Barat, meliputi KPU Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Bandung, Kota Bandung, Kota Bogor dan Kota Tasikmalaya. Acara penyerahan penghargaan dihadiri Gubernur Jawa Barat H. M. Ridwan Kamil, S.T., M.U.D., Komisioner KI Pusat Cecep Suryadi, Ketua KI Jabar Ijang Faisal, S.Ag., M.Si. beserta jajaran, serta pejabat tingkat Provinsi Jabar lainnya. “Bagi KPU Kuningan, penghargaan ini mengulang sukses tahun 2017. Saat itu kami menerima penghargaan dari KI Jabar sebagai KPU Kabupaten/Kota dengan Laporan Layanan Informasi Publik Terlengkap. Tentu penghargaan luar biasa ini patut kami syukuri. Terima kasih kepada semua pihak, terutama kawan-kawan Anggota dan Sekreteriat KPU atas kerja keras dan dedikasinya”, ujar ketua KPU Kuningan, Asep Z. Fauzi. Dikatakan Asep, pemberian penghargaan oleh KI Jabar menandakan adanya kepercayaan publik terhadap KPU Kab. Kuningan. Kepercayaan itu tidak akan muncul apabila lembaga yang dipimpinnya tidak memiliki komitmen. Terutama komitmen dalam menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Inilah jawaban kami atas keraguan sebagaian masyarakat yang masih mempertanyakan kinerja kami (KPU). Kami terus bekerja dengan baik, memberikan berbagai pelayanan optimal kepada publik meski tidak sedang menjalani tahapan pemilihan. Tentu ini (pengharagaan) jadi motivasi agar KPU terus mempertahankan komitmen melayani publik dalam memberikan informasi kepemiluan, khususnya di Kabupaten Kuningan,” tegasnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menyampaikan sambutan menuturkan di tingkat Kabupaten/Kota dan lembaga publik lainnya di Jawa Barat, keterbukaan informasi masih harus ditingkatkan. Masih banyak lembaga yang belum ikut serta dalam proses penilaian yang dilakukan oleh KI Jabar. Padahal ini penting untuk mengukur komitmen pejabat dalam menjaga marwah lembaga. Dia meminta agar KI ke depan memikirkan bagaimana membuat teguran bagi mereka yang belum ikut dalam proses penilaian. “Namun di sisi lain masyarakat juga harus terus diedukasi, karena tidak semua informasi itu boleh atau bisa dibuka ke publik. Masyarakat harus diedukasi informasi mana yang boleh dibuka mana yang tidak, lalu bagaimana prosedur atau tata cara meminta informasi,” ucapnya. Sementara Ketua KI Jabar Ijang Paisal menjelaskan penyerahan penghargaan dilakukan setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai indikator. Seiring dengan situasi pandemi Covid-19 ini kata dia, masyarakat sangat membutuhkan informasi yang real time dan mudah diakses. Karena itu, pihaknya menilai tingkat kepatuhan berbagai instansi terhadap prinsip transparansi sesuai amanah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Kami melakukan penilaian sejauhmana kepatuhan badan publik dalam mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, dan mengoptimalkan keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Selain itu kami nilai juga ketaatan dalam menyusun dan menerapkan SOP pelayanan informasi publik serta pelaksanaan pelayanan informasi publik pada masa darurat pandemi Covid-19”, jelasnya. (Tim Media Center)

Pada tanggal 03 Desember 2020 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan menyelenggarakan kegiatan pendidikan pemilih dalam rangkaian agenda KPU Goes To Campus dalam bentuk seminar secara tatap muka dengan tetap menggunakan protokol kesehatan seperti jaga jarak dan menggunakan masker dalam rangka pencegahan penyebaran corona virus desease-19 yang sasarannya adalah kalangan milenial di aula kampus STIKes Muhammadiyah Kuningan (lantai 3) yang beralamat di Jl. Raya Pangeran Adipati No. D4 RT 09 RW 03 Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan. Kegiatan ini bekerjasama dengan STIKes Muhammadiyah Kuningan yang merupakan tindaklanjut dari MoU antara KPU Kabupaten Kuningan dengan STIKes Muhammadiyah Kuningan beberapa waktu lalu.             Kegiatan ini dibuka oleh Dudung Abdu Salam selaku anggota KPU kabupaten Kuningan (Divisi SDM, Sosialisasi dan Partisipasi Pemilih) menggantikan Ketua KPU kabupaten Kuningan karena di waktu yang bersamaan harus menghadiri undangan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate Bandung untuk menerima penghargaan sebagai badan publik informatif tahun 2020 kategori instansi vertikal tingkat kabupaten/kota. Dalam kesempatan yang sama juga dihadiri oleh Ketua STIKes Muhammadiyah Kuningan yang diwakili oleh Wakil 1 Imas Maesaroh, M.Farm., Apt.             Selaku nara sumber yakni Asep Budi Hartono dari anggota KPU Kuningan (Divisi Perencanaan, Program, Data dan Informasi), Lestari Widyastuti dari anggota KPU Kuningan (Divisi Hukum dan Pengawasan) dan Nourma Nurjanah, SKM (Kepala BPKM dan alumni STIKMK) serta sebagai moderator yaitu Nova Oktavia, S.KM., M.PH (Kepala Humas dan Kerjasama STIKMK).             Asep dan Nourma menyampaikan bahwa terdapat beberapa peran mahasiswa dalam dunia demokrasi yaitu : 1) Sebagai iron stock, bahwa dengan sifat sekuat besi yang kokoh dan kuat, diharapkan pemuda dapat membawa bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri, tidak mudah goyah dengan setiap persoalan yang terjadi, berprinsip dan tentunya menuju ke arah perubahan yang lebih baik, 2) Sebagai agent of change atau agen perubahan, bahwa pemuda merupakan salah satu symbol akan adanya perubahan atau revolusi bangsa, 3) Sebagai social control atau kontrol sosial, bahwa seyogyanya pemuda memang harus berperan sebagai pengontrol masyarakat dan pemerintahan dan 4) Sebagai moral force, bahwa pemuda diharapkan memiliki akhlak terpuji dan moral yang baik agar bisa merubah bangsa ke arah yang lebih baik.             Adapun Lestari menyampaikan tema yang berkaitan yakni tentang Peran Mahasiswa Dalam Pengawasan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19. Dalam penyampaiannya dikatakan bahwa Kuningan saat ini tidak sedang dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Daerah, namun tidak ada salahnya mengupas tentang Pemilihan Kepala Daerah di Era Pandemi sebagai bentuk electoral learning. Perlu diketahui bahwa di Indonesia terdapat daerah yang saat ini sedang melaksanakan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 terdapat di 270 daerah yakni di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Di Jawa Barat sendiri terdapat 8 kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah di tahun 2020  yaitu kabupaten Bandung, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kab. Karawang, Kab. Indramayu, Kab. Tasikmalaya, Kab. Pangandaran dan Kota Depok, tutur Lestari.             Penyelenggaraan Pilkada di era pandemi ini merupakan tantangan bagi penyelenggara pemilihan. Beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan Pilkada antara lain: 1) Ancaman kesehatan di masyarakat akan terkenanya dampak penyebaran wabah covid-19 baik itu pemilih, peserta, panitia maupun setiap yang turut andil dalam penyelenggaraan pemilihan. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah partisipasi pemilih yang kemungkinan terjadi penurunan. 2) Potensi kecurangan dan money politic akan berkembang di berbagai kalangan masyarakat, karena terdampaknya faktor ekonomi di setiap kalangan masyarakat. Ini tentu menjadi senjata bagi para calon yang ikut serta dalam persaingan Pilkada serentak 2020 untuk mendapatkan suara masyarakat dengan cara money politic. 3) Anggaran pembiayaan untuk Pilkada mengikuti protokol kesehatan tentu banyak yang harus dipersiapkan mulai dari alat untuk melindungi diri seperti wastafel (alat cuci tangan), masker, handsanitizer dan lain-lain bahkan termasuk penyemprotan cairan desinfektan di TPS. Semua ini tentunya akan memakan anggaran yang tidak sedikit.             Peran atau upaya mahasiswa/i sebagai kaum milenial dalam hal ini harus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk membangun demokrasi di tengah pandemi covid-19 dengan menjamin kesehatan dan keselamatan semua pihak. Selain itu juga peran mahasiswa/i yaitu mengawasi pelaksanaan Pilkada. Berkenaan dengan hal tersebut mahasiswa/i bisa saja terlibat menjadi penyelenggara pemilihan baik itu di KPU maupun Bawaslu (sebagai badan adhock misalnya) dalam pengawasan berjalannya pesta demokrasi ini sesuai aturan yang ditetapkan dalam Pilkada serentak tahun 2020. Selain itu juga peran mahasiswa/i diperlukan dalam memastikan tidak tumbuh suburnya money politic pada masa pandemi ini. Begitu disampaikan Lestari.             Kegiatan ini diikuti oleh peserta kurang lebih 40 orang mahasiswa/i yang duduk di bangku kuliah STIKes Muhammadiyah Kuningan. Para mahasiswa/i sangat antusias dalam mengikuti seminar ini. Terdapat 5 (lima) peserta yang mengajukan pertanyaan seputar peran mahasiswa dalam demokrasi di era pandemi yang ditujukan kepada para nara sumber. Kelima peserta tersebut adalah Oban Norbani, Susi, Zurma, Neni dan Anto. (Tim Media Center KPU Kuningan).

Dalam rangka menguatkan konsolidasi demokrasi pasca helatan pemilu serentak 2019, komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten kuningan melakukan kegiatan nota kesepahaman atau MoU dengan pengurus PGRI kabupaten Kuningan. Kegiatan KPU ini merupakan implementasi dari penguatan institusi yang menjadi kunci terbangunnya sinergitas kelembagaan sebagaimana surat edaran KPU propinsi jawa Barat nomor : 10/PP.06.3.SD/32/Prov/I/2020 perihal konsolidasi Institusional dan kemitraan strategis. Hadir dalam kegiatan ini yaitu Asep Z. Fauzi, S.Pd.I, Ketua KPU  Dudung Abdu Salam, M.Pd divisi SDM, Parmas dan Sosdiklih, Asep Budi Hartono, M.Pd selaku ketua divisi Data. Dan ketua divisi teknis penyelenggaraan, Maman Sulaeman, S.Hum . Kegiatan tersebut dilaksanakan pada acara puncak HUT PGRI ke 75 dan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2020 di prima resort tirta sanita. Kegiatan MoU ini dilaksanakan antara ketua PGRI Kabupaten Kuningan Pipin Mansur Aripin,M.Pd dengan Ketua KPU Kabupaten kuningan, Asep Z Fauzi, S.Pd.I dan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten kuningan, Drs. Uca Sumantri, M.Si. Kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih 300 guru sekabupaten kuningan, dengan mematuhi protocol kesehatan. Asep Z Fauzi, S.Pd.I selaku ketua KPU mengatakan bahwa Pendidikan politik merupakan program utama yang akan terus di lakukan KPU sebagai penopang rencana pembangunan jangka menengah. Diharapkan dengan pendidikan politik yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan tahun – tahun berikutnya ini tingkat pemahaman masyarakat terhadap demokrasi semakin baik dan meningkat, khususnya di lingkup lembaga pendidikan SMA/SMK di Kabupaten Kuningan. Sedangkan Dudung Abdu Salam selaku ketua divisi sosdiklih dan parmas menyampaikan proses evaluasi dan proyeksi pendidikan pemilih berkelanjutan, utamanya meminta masukan, kemitraan dari pihak lembaga pendidikan  agar tingkat partisipasi ini lebih efektif dan meningkat. Sementara itu, Ketua PGRI Kuningan, Pipin Mansur Aripin, M.Pd  menyambut baik kegiatan MoU dengan KPU ini. Pipin mengatakan bahwa tugas pendidikan politik bukan saja domain KPU tapi lembaga pendidikan ataupun organisasi profesi seperti PGRI sangat mendukung program-program KPU yang berkaitan dengan pendidikan politik. Kami sangat mendukung kegiatan KPU, kami terbuka jika KPU mengadakan kegiatan sinergitas dengan PGRI, Imbunya.

KPU Kunignan – Kegiatan KPU Goes To Kampus dipengujung agkir Tahun 2020 dilaksanakan di Universitas Islam Al-Ihya Kuningan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sejak pukul 10.00 WIB, giat tersebut merupakan tindak lanjut MoU Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan dengan Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan terakhir dipenghujung tahun 2020 ini, masih ada satu kegiatn lagi yang akan dilaksanakan di Universitas STIKes Muhammadiyah Kuningan pada tanggal 3 Desember 2020. KPU Kabupaten Kuningan dengan Universitas Islam Al-Ihya Kuningan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan mengangkat tema bincang “Demokrasi, Pemilihan dan Peran Mahasiswa”, kegiatan sosdiklih dilaksanakan dengan dua metode yakni daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan luring di Aula Kampus I Unisa Jalan Mayasih No. 11 Cigugur Kuningan. Hadir dalam acara tersebut Rektor Unisa Kuningan Nurul Iman Hima Amarullah, S.Ag., M.Si, Warek I Unisa Aep Saepudin, M.Pd.I, Kabiro BAAK Unisa Aris Risdandi, S.E, Kabag Kemahasiswaan Asep Nugraha, S.Pd.I, dan Kabag Humas Sopandi, S.Pd.I. Sementara dari KPU Kuningan hadir secara langsung Ketua Asep Z Fauzi, S.Pd.I, kemudian Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Maman Sulaeman, S.Hum, Komisioner KPU Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Dudung Abdusalam, M.Pd, serta diikuti oleh 59 peserta luring dan 36 peserta daring. Kegiatan dimulai dengan paparan pengantar dari Ketua KPU Kuningan Asep Z Fauzi. “Alhamdulillah hari ini (24/11) bisa silaturahmi dengan civitas akademika di lingkungan Unisa Kuningan. Beberapa bulan sudah antar Unisa dengan KPU sudah menandatangani MoU. Kegiatan kali ini merupakan salah satu implementasi dari MoU tersebut. Dibalut dengan nama “KPU Goes To Campus”, KPU mengunjungi kampus. Semoga nanti kampus juga berkunjung ke KPU,” ujarnya. Asep menjelaskan kemudian bahwa KPU Goes To Campus merupakan salah satu cara KPU dalam melakukan pendidikan pemilih di Kabupaten Kuningan. “Sekarang bertemu dengan rekan-rekan mahasiswa. Semoga usai mengikuti giat ini, mahasiswa Unisa semakin mampu mengambil peran penting dari proses demokrasi ke depan baik Pilkada maupun Pemilu,” paparnya. Terakhir, ia menyampaikan bahwa mahasiswa yang melibatkan dirinya pada proses demokrasi dalam peran apa pun baik peserta maupun penyelenggara berarti sudah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. “Mahasiswa sebagai kaum terpelajar harus mampu menjadi bagian dari masyarakat, terlibat dengan masyarakat, dan mampu menciptakan gerakan demi kemaslahatan kehidupan bangsa dan negara. Salah satunya dengan peduli dengan proses demokrasi dan terlibat aktif di dalamnya,” pungkasnya. Selanjutnya bertindak sebagai keynote speaker sekaligus membuka acara secara resmi, Rektor Unisa Nurul Iman mengapresiasi KPU Kabupaten Kuningan. “Terima kasih untuk KPU Kabupaten Kuningan yang telah mendukung implementasi MoU dalam bentuk kegiatan tholabuhl ‘ilmi seperti ini. Semoga kehadiran KPU Kuningan dapat menjadi pengalaman baru dan menambah pengetahuan khususnya tentang demokrasi dan kepemiluan bagi rekan-rekan mahasiswa Unisa,” ujarnya. Iman menjelaskan kemudian bahwa pemilu sudah diatur oleh undang-undang. Selain itu, pemilu merupakan salah satu wujud dari pengamalan sila ke-4 Pancasila. Mengingat betapa pentingnya pemilu, Iman mengajak mahasiswa agar secara komprehensif mengawal proses demokrasi dan pemilu khususnya di Kabupaten Kuningan. “Dari pemilu ke pemilu, secara umum bisa kita nilai mengalami perubahan yang baik. Salah satunya adalah kian mapannya regulasi yang mengatur tentang pemilihan. Pemilu dan demokrasi bukan ajang main-main. Misalnya, bagi ia yang melakukan praktik politik uang tentu ancaman pidana pemilu sudah menanti. Selain itu tentu masih banyak lagi aturan-aturan lainnya yang dipandang sudah mapan,” paparnya. Kegiatan berikutnya diisi oleh tiga narasumber yakni Warek I Unisa Aep, Anggota KPU Kuningan Maman, dan Anggota KPU Kuningan Dudung. Secara bergiliran ketiga narasumber menyapa peserta daring dan luring serta berbagi pengalaman dan pengetahuan di kegiatan KPU Goes To Campus kerjasama antara KPU dan Unisa Kuningan. (Tim Media Center KPU Kuningan)

Pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 KPU Kabupaten Kuningan menerima kunjungan dari Biro Hukum KPU RI. Tujuannya adalah menyampaikan perubahan format abstrak produk hukum di lingkungan KPU. Hal ini berlaku mulai dari penatakelolaan dokumentasi produk hukum di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. “Kami berkunjung ke KPU kabupaten Kuningan dengan tujuan untuk menyampaikan bahwa ada beberapa perubahan pada format pembuatan abstrak produk hukum terutama produk hukum yang diproduksi oleh KPU Kabupaten/Kota,” Tutur Evi Yulianda selaku Kasubbag Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan KPU RI. Dengan adanya perubahan format abstrak tersebut langkah selanjutnya adalah KPU Kabupaten/Kota harus merubah abstrak produk hukum yang pernah dibuat sebelumnya bahkan yang sudah diupload ke website sekalipun, perlahan dirubah mengikuti sesuai format yang saat ini berlaku. Yang melakukan kunjungan dari Biro Hukum KPU RI adalah Evi Yulianda selaku Kasubbag Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan KPU RI. Kunjungan ini diterima oleh Lestari Widyastuti selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan dan Lia Gusivriyanti selaku Plh. Kasubag Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Kuningan. (Tim Media Center KPU Kuningan)