KPU Kuningan ikuti Rakor Sosdiklih di KPU Jabar tahun 2021
Komisi Pemilihan Umum propinsi Jawa barat melaksakan kegiatan evaliasi sosdiklih parmas semester 1 dan dan proyeksi sosdiklih semester 2 pada hari Rabu, 09 Juni 2021 bertempat di aula setia permana. Rakor divisi sosialisasi yang dihadiri oleh Komisioner dan Kasubag Teknis dan Hupmas 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat ini dilakukan secara luring (luar jaringan) dan daring (dalam jaringan).
Hadir membuka acara Ketua KPU Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok, M. Si. Dalam sambutannya Rifqi menyampaikan, Divisi sosialisasi harus memiliki target dalam melakukan pendidikan pemilih.
“Divisi sosialisasi harus memiliki target yang dimulai dari evaluasi. Dalam evaluasi ini kita akan mengidentifikasi partisipasi pemilih yang rendah atau tinggi. Sehingga kita memiliki acuan untuk pemilihan dan pemilu selanjutnya. Dasarnya hasil partisipasi pemilih pada pemilu 2019”. Tutur Rifqi
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Idham Holik menyampaikan, penyelenggara harus merubah mindset pemilih. Karena pemilih banyak menganggap bahwa memilih hanya sebagai ritual lima tahunan. “Kita harus merubah mindset pemilih. Karena banyak pemilih menganggap memilih itu adalah aktivitas 5 tahunan. Padahal hasil pemilihan umum (pemilu) adalah kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Pemilih belum memahami signifikasi peran pemilih dalam pemilu. Padahal Pemilu akan menentukan arah bangsa dan negara”, tutur Idham saat memimpin Rapat Koordinasi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, di Aula Setia Permana KPU Jawa Barat.
Menurut Idham partisipasi pemilih yang baik menjadi indikator proses yang baik. Penyelenggara harus mempunyai orientasi, target dan arah yang jelas untuk mensukseskan pemilu. Yaitu dengan mempersiapkan sejak saat ini. “Dari sekarang kita harus mulai mempersiapkan infrastruktur demokrasi. Salah satunya mempersiapkan literasi warga. Literasi warga ini dapat mengantisipasi polarisasi di masyarakat yang terjadi saat pemilu.”
Idham menambahkan agenda konsolidasi yang lahir sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dua dekade silam harus terus dilakukan. Agenda tersebut yaitu terinternalisasi dan tereksternalisainya demokrasi dalam sistem sosial. Sehingga tercipta masyarakat yang sadar demokrasi.
“Jika masyarakat sudah sadar demokrasi, maka masyarakat akan sadar pemilu. Penyelenggara harus senantiasa meningkatkan kompetensi. Baik kompetensi pengetahuan maupun moral. Tidak ada kepercayaan publik tanpa kompetensi, tanpa komitmen”. Papar Idham menyimpulkan. Dalam kesempatan ini, KPU dari setiap kabupaten/kota menyampaikan rencana kerja yang akan dilakukan pada semester 2 dengan tetap memperhatikan prokes. Sehingga tidak menimbulkan kluster baru dalam rangka memerangi C19.
